Bisnisbandung.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi sorotan publik.
Lambannya proses legislasi di parlemen dinilai menghambat langkah konkret dalam pemberantasan korupsi, terutama terkait pemiskinan koruptor.
Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih kekayaan hasil korupsi seharusnya menjadi momentum politik yang kuat untuk mendorong percepatan pengesahan RUU tersebut.
Baca Juga: Teun Koopmeiners Comeback, Juventus Asuhan Igor Tudor Kembali ke Jalur Kemenangan
Menurutnya, Prabowo secara tegas mendukung ide pemiskinan koruptor, selama dilakukan secara adil dan selektif hanya pada aset yang terkait dengan kejahatan korupsi.
Namun, hingga kini, rancangan undang-undang yang akan menjadi landasan hukum perampasan aset koruptor itu belum juga disahkan.
Padahal, publik telah lama mendorong agar instrumen hukum tersebut segera disiapkan agar penegakan hukum terhadap koruptor bisa dilakukan lebih efektif.
“Publik itu sebenarnya sudah bosan mendengarkan retorika, mendengarkan penjelasan soal koruptor itu harus dimiskinkan,” ucapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Adi Prayitno Official.
Adi menyebut, banyak undang-undang lain yang dapat disahkan dalam waktu relatif singkat, seperti revisi UU TNI, UU Pilkada, hingga UU Cipta Kerja.
Namun, ketika menyangkut RUU Perampasan Aset, parlemen terkesan tidak menunjukkan urgensi yang sama.
Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keseriusan DPR dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi.
Lebih jauh, Adi menyampaikan bahwa ketakutan terbesar koruptor bukan hanya ancaman penjara, tetapi juga hilangnya aset yang mereka kumpulkan dari hasil kejahatan.
Baca Juga: Langkah Evakuasi Warga Gaza Sudah Terlambat, Ini Kata Pengamat Timur Tengah