"Kemampuan kita menghasilkan kebijakan bergantung pada kemampuan berpikir bukan asal bunyi. Komunikasi istana ini tidak mencerminkan isi kepala presiden. Bahkan bisa dibilang hanya memproduksi demagogi, bukan pedagogi," tegasnya.
Menurut Rocky Gerung inkonsistensi narasi antara PCO dan pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri semakin memperburuk citra pemerintah di mata internasional.
Terutama bagi investor asing yang mengandalkan kejelasan arah kebijakan ekonomi Indonesia.
Tak hanya soal komunikasi Rocky Gerung juga menyoroti lemahnya respons diplomatik Indonesia.
Baca Juga: Menanggapi Tarif Trump, DPR Minta Pemerintah Negosiasi dengan Amerika Serikat
Ia mengingatkan bahwa posisi Duta Besar RI di Washington masih kosong hampir dua tahun membuat koordinasi dalam menghadapi kebijakan Trump tidak optimal.
"Negara lain seperti Vietnam dan Malaysia berebut mengirim delegasi untuk negosiasi. Sementara Indonesia malah bingung siapa yang akan memimpin delegasi ke Washington," sindirnya.
Rocky Gerung menyarankan agar Presiden Prabowo segera menyampaikan pernyataan langsung ke publik mengenai langkah konkret pemerintah menghadapi tantangan ini.
Ia menyebut situasi ini terlalu serius untuk ditanggapi hanya melalui rilis-rilis parsial dari kementerian.
Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Sudah Wanti-Wanti di Akhir Tahun Lalu Soal Ancaman Tarif AS
"Kalau Prabowo ingin investor percaya ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% maka harus ada strategi yang jelas, diplomasi yang kuat, dan komunikasi yang terkoordinasi," tegas Rocky Gerung.
Ia juga menilai program-program populis seperti makan siang gratis perlu dievaluasi ulang mengingat tekanan global yang meningkat akibat kebijakan tarif AS tersebut.***