bisnisbandung.com - Menjelang Lebaran 2025, data dari Kementerian Perhubungan menunjukkan penurunan signifikan dalam jumlah pemudik hingga 24%.
Rocky Gerung menyoroti fenomena ini sebagai paradoks dari kebijakan pembangunan infrastruktur selama satu dekade terakhir di era pemerintahan Presiden Jokowi.
Menurutnya, meskipun jalan tol telah diperbanyak, masyarakat justru kesulitan untuk mudik karena faktor ekonomi.
Baca Juga: Miris! Industri yang Paling Terdampak Pelemahan Rupiah, Tekstil hingga Pangan
Rocky Gerung menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang masif selama 10 tahun terakhir tidak serta-merta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sepuluh tahun Presiden Jokowi bermimpi besar, lalu dia wujudkan itu dalam bentuk infrastrukturi-infrastruktur. Jalan tol bertambah, tuh. Tiba-tiba, hari ini, separuh dari penduduk yang harusnya mudik tidak mampu mudik,” jelasnya dilansir dari youtue pribadinya.
Menurutnya, jalan tol yang seharusnya mempermudah perjalanan kini menjadi beban bagi mereka yang tidak memiliki daya beli yang cukup untuk membayar biaya perjalanan, seperti tarif tol, bahan bakar, dan oleh-oleh.
Baca Juga: Daya Beli Tertekan, Pengelola Mal Ungkap Harapan pada Pemerintah
Ia juga menyoroti bahwa ekonomi masyarakat mengalami penurunan akibat banyaknya pabrik yang tutup dan meningkatnya angka PHK.
Dampaknya, masyarakat yang sebelumnya bisa melakukan tradisi mudik kini terpaksa membatalkannya karena keterbatasan keuangan.
Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan infrastruktur yang dibangun tidak selaras dengan peningkatan daya beli masyarakat.
Rocky Gerung menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan kesejahteraan ekonomi rakyat hanya menciptakan paradoks.
Baca Juga: Indrawan Nugroho Singgung Kemunduran Intel: Penguasa Industri yang Kini Menyerah
Masyarakat kini dihadapkan pada realitas di mana fasilitas tersedia, tetapi tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya akibat menurunnya kondisi ekonomi.