Bisnisbandung.com - Penunjukan dua perwira aktif TNI untuk mengisi jabatan strategis di pemerintahan menuai kontroversi.
Pakar hukum tata negara Selamat Ginting mempertanyakan apakah langkah ini dilakukan dengan kesadaran penuh atau justru ada pihak yang ingin menjebak pemerintahan Prabowo.
Kontroversi ini bermula dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet.
Tidak lama berselang Menteri BUMN Erick Thohir juga menunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Kedua perwira tersebut masih berstatus aktif di TNI sementara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI melarang prajurit aktif menduduki jabatan sipil kecuali di beberapa posisi tertentu seperti Kementerian Pertahanan atau BIN.
Dalam youtube Anak Bangsa TV, Selamat Ginting menilai bahwa pengangkatan ini bisa menjadi preseden buruk bagi profesionalisme TNI dan tata kelola pemerintahan.
Selamat Ginting menjelaskan "Aturannya sudah jelas prajurit aktif tidak boleh menduduki jabatan di luar yang diizinkan undang-undang."
"Ini jadi pertanyaan besar, apakah pemerintah tidak paham aturan atau ada agenda lain di balik ini?" kata Selamat Ginting.
Baca Juga: Keakraban Para Pemimpin, Henri Subiakto: Kejujuran atau Basa-basi Penuh Kepalsuan?
Selamat Ginting menduga ada dua kemungkinan besar di balik keputusan ini.
Pertama, pemerintahan Prabowo memang sengaja menguji batasan aturan demi memperluas pengaruh TNI dalam pemerintahan.
Kedua, bisa jadi ada pihak di lingkaran dalam yang ingin menjebak Prabowo agar keputusannya dipermasalahkan secara hukum.
Selamat Ginting mengatakan "Kalau ini disengaja berarti ada upaya membangun narasi bahwa Prabowo ingin menempatkan perwira TNI dalam jabatan sipil strategis."
Baca Juga: Dari Saham Anjlok hingga Kasus Pertamax, Denny Siregar Ungkap Pemerintah di Ujung Ketidakpercayaan