"Bukannya memangkas Prabowo justru menambah lebih banyak orang dalam lingkaran kekuasaannya. Dari mana duitnya? Bukankah ini berlawanan dengan prinsip efisiensi?" kritiknya.
Ia mencontohkan kasus pengangkatan pesohor sebagai staf khusus di Kementerian Pertahanan dan kebijakan lain yang dinilai hanya memperbesar beban keuangan negara.
"Kepuasan ini semu, karena ketika ada kebijakan yang mengganggu kebutuhan dasar rakyat mereka langsung bereaksi. Ini seperti yang terjadi pada LPG kemarin," ujar Ray Rangkuti.
Ray Rangkuti menutup analisanya dengan peringatan bahwa pemerintahan Prabowo perlu segera menentukan arah kebijakannya secara jelas dan konsisten.
Jika terus mengedepankan kebijakan populis tanpa memperhitungkan kondisi keuangan negara maka cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin sulit tercapai.
"Kalau Prabowo terus mengejar kepuasan sesaat tanpa membenahi sistem yang ada, saya tidak optimis bahwa pemerintahan ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik," pungkasnya.***