Bisnisbandung.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilainya penuh paradoks.
Dalam perbincangannya di kanal YouTube Darol Mahmada, Ray Rangkuti menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang digaungkan justru berujung pada pemangkasan dana untuk kepentingan rakyat sementara birokrasi semakin membengkak.
Ray Rangkuti mengkritisi keputusan pemerintah yang memangkas anggaran hampir di seluruh kementerian dan lembaga hingga 70-80 persen.
Baca Juga: Rudi S Kamri: Pak Prabowo, IKN Amat Sangat Tidak Urgent!
Namun di sisi lain beberapa institusi seperti Kementerian Pertahanan, DPR, TNI, dan Polri tidak tersentuh pemotongan.
"Dampaknya mulai terlihat di berbagai sektor. Misalnya di Kementerian Perhubungan ada kejadian di Jember di mana penjaga rel kereta api ditiadakan akibat pemotongan anggaran. Ini berbahaya!" ujar Ray Rangkuti.
Ia juga menyinggung isu efisiensi anggaran yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis (MBG).
Menurutnya kebijakan ini menjadi ironis ketika di satu sisi anak-anak mendapatkan makan siang gratis di sekolah tetapi orang tua mereka kehilangan pekerjaan akibat pemangkasan anggaran di sektor lain.
Baca Juga: Desain Ulang IKN, Rudi S Kamri: Bukti Ambisi Jokowi yang Berantakan?
Menurut Ray Rangkuti kondisi keuangan negara saat ini tidak lepas dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dinilai jor-joran dalam belanja sosial menjelang Pilpres 2024.
Ia mengutip pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan bahwa hampir 50% dari total anggaran bansos senilai Rp 500 triliun tidak tepat sasaran.
"Kalau 250 triliun saja digunakan untuk MBG, program itu bisa berjalan tanpa harus ada pemotongan anggaran di sektor lain," kata Ray Rangkuti.
Ray Rangkuti juga menyoroti pertumbuhan birokrasi di pemerintahan Prabowo yang justru bertolak belakang dengan narasi efisiensi anggaran.
Ia menyebut jumlah menteri, staf khusus, dan pejabat lain yang terus bertambah.