bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan menyarankan studi banding ke Turki, India, dan Mesir.
Usulan ini memicu perdebatan publik, terutama terkait efektivitas dan relevansi studi banding tersebut.
Pengamat sosial dan politik, Rudi S Kamri, mengkritisi usulan tersebut dan mempertanyakan desain IKN era Jokowi yang dianggap terlalu ambisius dan boros anggaran.
“Saya kira saran Pak Prabowo cukup menarik untuk membuat IKN bisa dijalankan lagi dengan beberapa penyesuaian,” ungkapnya dilansir dari youtube Anak Bangsa TV.
Baca Juga: Tajam! Ikrar Nusa Bhakti: Jokowi Lebih Buruk dari Soeharto dalam Pengelolaan Kekuasaan dan Ekonomi
“Saya mengapresiasi. Hanya saja, saya katakan, ‘Oh, berarti selama ini desain yang dibuat Jokowi terlalu berlebihan’,” terusnya.
Menurut Rudi S Kamri, permintaan Prabowo untuk mengubah desain IKN menunjukkan bahwa konsep awal yang dicanangkan oleh Jokowi tidak efektif dan boros anggaran.
Ia menilai ambisi Jokowi untuk memindahkan ibu kota secara cepat dan megah justru berujung pada ketidakstabilan anggaran dan masalah pembayaran kepada vendor.
Baca Juga: Di Balik Pujian Presiden Prabowo untuk Jokowi, Rocky Gerung Duga Itu Hanya ‘Sugar Cover’
Rudy menyoroti anggaran IKN tahun 2025 yang hanya sebesar 1,5 triliun rupiah, yang dinilai sangat terbatas untuk melanjutkan pembangunan IKN secara signifikan.
Lebih lanjut, Rudi menilai bahwa ambisi Jokowi yang terlalu besar menyebabkan proyek IKN menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo.
Menurutnya, keputusan untuk memindahkan ibu kota terkesan terburu-buru dan lebih berorientasi pada penciptaan “legacy” daripada kebutuhan nyata.
Rudy menekankan bahwa gedung-gedung megah yang dibangun dengan biaya triliunan rupiah kini terbengkalai karena Prabowo baru berencana pindah pada tahun 2028.
Baca Juga: Panas! Faizal Assegaf Tuding Prabowo dan Partai-Partai Penyokong Semakin Gelap Mata