Ia mempertanyakan apakah seorang Wakil Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi langsung kepada seorang menteri tanpa melalui Presiden.
Alifurrahman menganggap pernyataan Bahlil ini sebagai indikasi bahwa ada skenario politik tertentu di balik polemik LPG.
Ia mencurigai bahwa kebijakan ini sengaja diangkat kembali untuk menurunkan popularitas Presiden Prabowo, yang saat ini memiliki approval rating lebih dari 80%.
Angka ini dianggap terlalu tinggi, bahkan dibandingkan dengan capaian Presiden Jokowi selama dua periode kepemimpinannya. Ia menduga bahwa isu ini dapat dimanfaatkan untuk merusak citra Prabowo di mata publik.***
Baca Juga: Gegara LPG 3 Kg, Syahganda Sebut Ada Menteri Titipan Jokowi Langkahi Presiden!