Bisnisbandung.com - Pengamat politik Hendri Satrio kembali mengkritisi kebijakan terkait penguasaan lahan di sekitar proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 terutama soal pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk wilayah laut yang dipagari.
Hendri Satrio menegaskan perlunya langkah serius dari pemerintah untuk menyelesaikan polemik ini demi menghindari konflik yang lebih besar.
Dalam youtube Jangkrik Bos Ala Hensa, Hendri Satrio mengaku tidak habis pikir dengan konsep laut yang diberi pagar dan dialokasikan HGB.
"Saya enggak tahu itu ilmunya dari mana. Kalau udah salah ya salah aja," tegasnya.
Ia menilai pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengurai polemik ini bukan malah saling lempar kesalahan.
“Jangan alasan ini urusan menteri sebelumnya sekarang kan Anda menterinya. Beresin dong jangan buang badan!” kritik Hendri Satrio.
Hendri Satrio menyoroti bahwa permasalahan ini tidak hanya berpotensi merugikan rakyat tetapi juga memicu gesekan sosial di sekitar wilayah PIK 2.
"Kalau enggak diselesaikan ini bisa jadi konflik antarwarga. Ada beberapa suku di sana pemerintah harus bertindak cepat," ujarnya.
Baca Juga: Sobary Geram dengan Para Penjilat Jokowi: Membabi Buta Membela
Ia juga menyebutkan bahwa kebijakan seperti ini bisa membebani citra pemerintahan Prabowo Subianto yang sedang berupaya menjalankan program-program strategis.
"100 harinya Pak Prabowo diganggu hal-hal seperti ini. Mestinya ini enggak perlu terjadi kalau dari awal sudah dikaji matang,” tambahnya.
Selain pagar laut Hendri Satrio juga menyinggung masalah pengurukan sungai di kawasan tersebut yang memicu banjir.
“Sungai yang lebarnya 20 meter diuruk terus dibuka cuma satu meter. Ya banjir bos!” serunya.
Baca Juga: Santer Kabar Jokowi Touring Start, Rocky Gerung: Terlihat Sedang Membutuhkan Sensasi