Selain itu, muncul isu bahwa PDIP memiliki sejumlah video yang berisi dugaan skandal korupsi para elit politik dan pejabat negara.
Alih-alih menyerahkan bukti tersebut kepada aparat penegak hukum seperti KPK atau kejaksaan, data itu justru dikabarkan disimpan dan dibawa keluar negeri.
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang motif di balik langkah PDIP, apakah lebih bertujuan untuk melindungi atau bahkan sebagai strategi tekanan politik.
Ketika sikap ketua umum menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan, respons partai terhadap masalah besar seperti kasus hukum dapat kehilangan obyektivitas.***