Selain itu, muncul isu bahwa PDIP memiliki sejumlah video yang berisi dugaan skandal korupsi para elit politik dan pejabat negara.
Alih-alih menyerahkan bukti tersebut kepada aparat penegak hukum seperti KPK atau kejaksaan, data itu justru dikabarkan disimpan dan dibawa keluar negeri.
Hal ini memunculkan pertanyaan tentang motif di balik langkah PDIP, apakah lebih bertujuan untuk melindungi atau bahkan sebagai strategi tekanan politik.
Ketika sikap ketua umum menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan, respons partai terhadap masalah besar seperti kasus hukum dapat kehilangan obyektivitas.***
Artikel Terkait
Adi Prayitno: Pecah Kongsi PDIP dan Jokowi Tidak Pernah Diperediksi Siapapun
Jokowi vs PDIP, Rocky Gerung: Siapa yang Akan Bertahan di Tengah Konflik Politik
PDIP Semakin Genting, Alifurrahman: Segera Jadikan Puan Ketum dan Percepat Kongres 2025
PDIP di Ujung Perpecahan, Ikrar Nusa Bhakti: Akankah Sejarah Kelam 27 Juli 1996 Terulang?
Keakraban Anies dan Ahok Jadi Perbincangan, PDIP: 2029 Masih Terlalu Jauh untuk Dibicarakan
Jangan Tebang Pilih! PDIP Ungkap 40 Orang Lebih Jadi Tersangka KPK Tidak Ditahan, Hasto akan Kooperatif