Hersubeno menilai, langkah hukum terhadap Hasto di awal pemerintahan Prabowo dapat melemahkan legitimasi presiden baru.
Publik mempertanyakan bagaimana mungkin seorang mantan presiden masih dapat memengaruhi lembaga negara di bawah pemerintahan baru.
Situasi ini berpotensi merusak kredibilitas KPK yang selama ini sudah kehilangan kepercayaan publik.
Selain itu, kasus ini menimbulkan spekulasi bahwa pimpinan KPK yang baru, hasil seleksi di era Jokowi, tetap tunduk pada kepentingan mantan presiden tersebut.
Baca Juga: PDIP di Bawah Tekanan, Qodari: Megawati Terjepit di Antara Manuver Prabowo dan Jokowi
Padahal, para pengamat hukum sebelumnya mendesak Prabowo untuk membatalkan hasil seleksi tersebut dan menggelar seleksi ulang guna membangun independensi KPK.
Kasus Hasto menjadi ujian besar bagi pemerintahan Prabowo untuk menunjukkan bahwa hukum tidak lagi digunakan sebagai alat politik.
Jika tidak ditangani dengan transparan, kasus ini dapat memperkuat persepsi bahwa pemerintahan Prabowo hanya melanjutkan praktik-praktik di era Jokowi, yang dianggap sarat dengan politisasi hukum.
“Bagaimana mungkin ada seorang presiden seperti Prabowo, ada pemerintah yang berkuasa, tapi realitasnya yang masih terus berkuasa adalah presiden sebelumnya, dalam hal ini Jokowi,” tutup Hersubeno Arief.***