Kenaikan pajak yang belakangan menjadi isu hangat juga dikritiknya sebagai langkah yang memberatkan rakyat kecil.
"Kebijakan ini justru mencerminkan keberpihakan pada oligarki, bukan pada rakyat," imbuhnya.
Didin juga menyoroti bagaimana oligarki bisnis masih mendominasi ekonomi nasional.
Ia mencontohkan aliran kredit perbankan yang mayoritas dinikmati oleh konglomerat,sementara sektor UMKM hanya menerima porsi kecil.
Baca Juga: PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga Secara Terbuka, Rocky Gerung: Mega Siap untuk Berseteru
"Dari total turnover perbankan Rp12.000 triliun hanya 18% yang mengalir ke UMKM. Sisanya dikuasai oleh oligarki bisnis," kritik Didin.
Meski menyampaikan kritik tajam, Didin mengapresiasi langkah awal Prabowo yang berkomitmen untuk mengubah fokus pembangunan ekonomi dari "financial-centered development" menjadi "people-centered development."
Menurutnya target pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mustahil dicapai jika pemerintah serius memberdayakan rakyat khususnya melalui swasembada pangan dan energi dengan melibatkan UMKM.
"Jika ekosistem ekonomi yang anti-korupsi dan berpihak kepada rakyat benar-benar dibangun target 8% bukan hanya mimpi," pungkasnya.***