Bisnisbandung.com - Ekonom senior Prof Didin S. Damanhuri menyampaikan kritik tajam terkait kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan.
Khususnya di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Menurut Didin jika Presiden Prabowo Subianto serius dengan visi "ekonomi untuk rakyat," maka perubahan di jajaran kabinet termasuk Menteri Keuangan menjadi keharusan.
Dikutip dari youtube Refly Harun, Didin menjelaskan "Kalau visi ekonomi untuk rakyat benar-benar ingin diwujudkan Menteri Keuangan saat ini harus diganti."
"Sudah 10 tahun kebijakan utang luar negeri tidak berpihak kepada rakyat hanya menguntungkan oligarki," tegas Didin.
Prof Didin menekankan pentingnya reshuffle kabinet dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.
Menurutnya ekosistem ekonomi yang diciptakan selama era Presiden Jokowi didominasi oleh kebijakan yang tidak "governance," di mana kebijakan lebih menguntungkan oligarki dibandingkan rakyat.
Ia juga menyebut bahwa Menteri Keuangan saat ini dinilai kurang cocok dengan visi "people-centered development" yang diusung Prabowo.
Baca Juga: Jokowi Butuh Partai Politik untuk Keluarganya, Prof Ikrar: Saya Cukup Prihatin Kejadian Pemecatannya
"Jika tidak ada pergantian semua visi ekonomi untuk rakyat hanya akan menjadi omong kosong," ujarnya.
Lebih lanjut Didin mengkritisi kebijakan fiskal yang dianggap terlalu memihak lembaga internasional.
Ia menyebutkan tekanan dari lembaga seperti IMF menjadi salah satu faktor kebijakan keuangan di Indonesia kurang berpihak pada rakyat.
"Utang luar negeri kita sudah mencapai Rp800 triliun jatuh tempo, bunga utang Rp550 triliun sementara hampir separuh penerimaan negara hanya habis untuk bayar utang dan bunganya," jelasnya.