bisnisbandung.com - Pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan logika di balik usulan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Ia menilai bahwa usulan ini bertentangan dengan klaim kematangan demokrasi Indonesia yang selama ini digaungkan.
“Demokrasi makin matang, enggak tahu politik uang? Katanya, kata Bawaslu, enggak ditemukan kan? Keributan enggak ada, ya kan, parcok enggak ada, ASN enggak ada,” ujarnya dilansir dari youtube Satu Visi Utama.
“Lalu, kok solusinya malah kembali ke pemilihan DPRD, gitu kan? Saya enggak ngerti,” tegas Ray Rangkuti.
Pilkada langsung, yang menjadi bagian penting dari demokrasi, justru terancam digantikan oleh sistem lama yang dinilai kurang transparan dan rentan terhadap manipulasi.
Ray Rangkuti mengkritik argumen bahwa Pilkada langsung dianggap mahal sehingga perlu kembali ke DPRD.
Berdasarkan laporan resmi dana kampanye, jumlah yang dilaporkan oleh kandidat kepala daerah berkisar pada angka miliaran rupiah, bukan triliunan seperti yang sering diasumsikan.
“Coba jelaskan ke saya, di mana mahalnya? Laporan dana kampanyenya cuma 2 miliar, 3 miliar, di mana mahalnya?” lugasnya.
Ia menyebut argumen tersebut tidak masuk akal jika tidak ada bukti jelas mengenai adanya pengeluaran besar-besaran di luar laporan resmi.
Selain itu, Ray Rangkuti menyoroti peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi praktik politik uang.
Meski Bawaslu menyatakan bahwa politik uang sulit ditemukan dalam Pilkada, fakta di lapangan menunjukkan banyak indikasi adanya dana tidak transparan atau praktik yang mengarah pada manipulasi elektoral.