bisnisbandung.com - Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali menilai bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) yang masih mewarnai Pilkada 2024 di berbagai daerah merupakan cerminan kegagalan dari program revolusi mental.
Menurutnya, praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung menerima bantuan dalam bentuk uang atau sembako, meski seharusnya mekanisme distribusi bansos sudah lebih transparan dan terlepas dari kepentingan politik.
“Saya mau mengatakan bahwa Pilkada di seluruh Indonesia, dengan hasil penelitian dari Litbang Kompas, Perludem, dan lain-lain, memang masih diwarnai oleh Bansos,” ucapnya dilansir dari youtube tvonenews.
Baca Juga: Jawa Tengah Jadi Kandang Bansos, Deddy Sitorus: Kandang Banteng Kini di Jakarta
“Orang itu suka menerima uang ataupun pemberian barang seperti sembako. Ini ya, kegagalan dari revolusi mental kita,” sambungnya.
Effendi Gazali menjelaskan bahwa idealnya bansos dapat dikelola secara digital melalui data terintegrasi, seperti yang ada di Kementerian Sosial.
Hal ini bertujuan untuk menghilangkan potensi penyalahgunaan bansos dalam kegiatan politik, termasuk di ajang Pilkada maupun Pilpres.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik ini masih kerap terjadi, bahkan sering digunakan untuk memengaruhi preferensi pemilih.
Baca Juga: Era Jokowi di Jakarta Tamat! Rocky Gerung: Pramono-Rano Menang
Secara spesifik, Effendi Gazali juga menyoroti dinamika di Jawa Tengah, yang dianggap sebagai salah satu daerah dengan tingkat persaingan politik yang tinggi.
Ia mengamati adanya perbedaan pola di kalangan pemilih muda yang lebih rasional dan terdidik, yang mulai menunjukkan dukungan terhadap partai-partai besar di kawasan perkotaan.
Di sisi lain, kerja politik di daerah ini juga masih bergantung pada figur lokal dan tim kampanye yang solid, seperti tokoh-tokoh tertentu yang sudah lama berkecimpung di dunia politik daerah.
Baca Juga: Anies Baswedan Buka Suara Tentang ‘Kutukan’ Dua Putaran di Pilkada Jakarta