"Mental masyarakat kita itu masih penunggu bansos, pencari pinjol bahkan penikmat konten receh di media sosial seperti TikTok," tambah Said Didu.
Said Didu menyarankan agar pelaporan masyarakat kepada pejabat diubah menjadi sistem yang lebih terintegrasi.
Interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat menurutnya harus diminimalkan demi mengurangi peluang korupsi.
"Saya dulu mendeteksi kantor yang paling korup itu yang tempat parkirnya susah. Itu artinya banyak transaksi yang melibatkan orang langsung," ujarnya.
Baca Juga: BRI Tawarkan Investasi Sukuk Tabungan ST013 dengan Kemudahan Akses di BRImo
Ia berharap teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih efisien.
"Dengan teknologi, 250.000 personel dan 10.000 kantor bisa digerakkan hanya dengan satu tombol," ungkapnya.
Said Didu mengatakan bahwa langkah pemerintah termasuk pelaporan langsung ke Wapres tetap perlu diapresiasi.
Namun publik juga harus jeli dalam menilai apakah ini murni untuk solusi atau sekadar pencitraan.
"Kalau tujuannya pencitraan itu wajar. Biarkan publik yang menilai. Yang penting kita tetap dorong agar sistemnya dibangun dengan baik," tutup Said Didu.***