Bisnisbandung.com - Pengamat Komunikasi politik Adi Prayitno menyoroti kasus hukum yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai salah satu ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
Ia menyatakan bahwa penting bagi aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada individu tertentu, melainkan menjadi awal dari reformasi hukum yang transparan dan konsisten.
Kasus yang melibatkan Tom Lembong berawal dari dugaan penyalahgunaan kebijakan impor yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Namun, Adi Prayitno mengingatkan bahwa tidak hanya Kementerian Perdagangan yang berpotensi merugikan negara.
Baca Juga: Danantara Tak Boleh Dikebut, Prabowo Jelaskan Alasan Dibalik Kehati-hatian
“Apakah hanya terjadi di Kementerian Perdagangan? Bagaimana dengan kementerian-kementerian lain yang juga berpotensi merugikan negara?” jelasnya dilansir dari youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.
“Jika ini hanya berhenti pada Tom Lembong, wajar jika orang kemudian berkomentar aneh-aneh, ada kaitan politik, dan isu kriminalisasi, meskipun saya tidak setuju bahwa ini merupakan kriminalisasi, terutama jika memang tidak ada bukti,” lanjutnya.
Ada kementerian-kementerian lain yang terlibat dalam kasus impor serupa dengan nilai lebih besar, yang seharusnya juga mendapat perhatian serius dari Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya.
Baca Juga: Projo Bongkar Fitnah, Handoko Tegaskan Budi Arie Tak Terlibat Judi Online
Menurut Adi Prayitno, tindakan yang konsisten dari aparat hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, penting untuk memastikan bahwa publik melihat langkah ini sebagai upaya nyata dalam memperkuat supremasi hukum.
Ia mengingatkan bahwa publik berharap agar penegakan hukum ini tidak sekadar menjadi kasus tunggal, melainkan menjadi contoh untuk memberantas praktik-praktik korupsi lainnya, termasuk kasus judi online dan suap besar yang melibatkan beberapa pejabat.
Selain itu, Adi Prayitno menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini, terutama dalam menjelaskan apakah kebijakan impor yang dilakukan Tom Lembong adalah keputusan pribadi atau keputusan struktural yang melibatkan pihak-pihak lain di kementerian.
Transparansi ini dianggap penting untuk memberikan pemahaman yang adil kepada publik dan menghilangkan kesan bahwa penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pihak tertentu saja.
Baca Juga: Isu Jokowi Gabung Golkar, Begini Tanggapan Sekjen Projo Handoko