Adi Prayitno: Berharap Pemerintahan Bersih di Era Prabowo,Kasus Tom Lembong Sebagai Babak Baru

Bisnisbandung.com - Pengamat Komunikasi Politik Adi Prayitno menyatakan harapan besarnya terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan tegas dalam penegakan hukum.

“Saya secara prinsip berharap betul bahwa pemerintahan yang bersih di era Prabowo dan Gibran dapat terwujud,” ucapnya dilansir dari youtube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia.

 Menyoroti kasus Tom Lembong, Adi Prayitno memandang kasus ini sebagai ujian penting untuk mengukur komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

 Menurutnya, penanganan kasus ini akan sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap konsistensi dan integritas pemerintah dalam mewujudkan janji-janji politiknya.

Baca Juga: Prabowo Sulit Disentuh Oligarki, Panda Nababan: Karena Ada Orang ini Yang Melindunginya

Ia menekankan bahwa masyarakat mendambakan pemerintahan yang tegas terhadap pelanggaran hukum sekecil apa pun, terutama dalam hal korupsi yang merugikan negara.

 Dalam pandangannya, penanganan kasus-kasus yang melibatkan kebijakan impor atau tindakan ilegal lainnya, seperti judi online, harus dilakukan secara transparan dan tidak hanya menyasar individu tertentu.

 Adi Prayitno menilai bahwa keadilan dalam penegakan hukum akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru.

Baca Juga: Aksi Sigap BRI Peduli, Bergerak Cepat Bantu Warga Terdampak Erupsi Letusan Gunung Lewotobi Laki Laki

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kasus Tom Lembong tidak hanya sekadar persoalan individu, tetapi juga melibatkan kebijakan politik yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara.

“Pertanyaan ini menjadi penting karena persoalan impor tidak hanya melibatkan satu menteri. Bagaimana dengan menteri-menteri lain? Apakah kementerian lain tidak berpotensi melakukan hal serupa yang merugikan negara?” Adi Prayitno mempertanyakan.

“Artinya, jika kasus Tom Lembong dianggap sebagai kesempatan untuk menegakkan hukum, maka persoalan lain terkait kebijakan impor juga harus dibuka secara transparan. Korupsi tidak hanya terkait dengan memperkaya diri, tetapi juga dapat merugikan negara,” terusnya.

Dia menyarankan agar pemerintah membuka kasus-kasus serupa untuk memastikan bahwa korupsi tidak terjadi di berbagai lini pemerintahan.

Baca Juga: Okky Madasari: Kebudayaan Aset Penting dalam Pembangunan Nasional