Pengawasan yang Lemah: Tanpa adanya pengawasan yang ketat, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana negara akan semakin tinggi.
Parid Ridwanudin juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya kebijakan ini.
Partisipasi publik dalam memantau penggunaan anggaran dan pelaksanaan ekspor pasir laut dapat menjadi salah satu langkah pencegahan korupsi.
“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan kebijakan ini. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana publik digunakan dan untuk kepentingan siapa,” tegasnya.
Baca Juga: 6 Tips dan Trick Untuk Lolos Audisi Indonesian Idol, Nomor 6 Sering Dilupakan
Pembukaan jalur ekspor laut oleh Jokowi adalah langkah strategis yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian.
Namun tanpa pengawasan yang ketat dan partisipasi masyarakat, risiko korupsi tetap mengintai.
Parid Ridwanuddin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik demi kepentingan rakyat.***