Bisnisbandung.com - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak periode kedua pemerintahannya masih menjadi sorotan.
Ekonom dan pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkap alasan di balik lambatnya perkembangan proyek tersebut.
Serta Refly Harun mempertanyakan mengapa Jokowi tak kunjung memindahkan ibu kota.
Menurut Refly Harun pembangunan IKN sebenarnya tidak direncanakan secara matang sejak awal pemerintahan Jokowi.
"Kalau kita cek di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), proyek IKN ini tidak ada dalam klausul awalnya," ujar Refly Harun yang dikutip dari youtube Basri94.
Ia menduga bahwa gagasan ini baru muncul setelah Jokowi mendapat masukan dari pihak tertentu.
Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara sebenarnya bukanlah hal baru.
Refly Harun mengingatkan bahwa ide ini sudah ada sejak era Presiden Soekarno yang dilanjutkan oleh Presiden Soeharto dengan rencana pembangunan di Jonggol hingga era SBY.
Namun semuanya gagal diwujudkan, Jokowi kemudian mengambil momentum ini untuk menciptakan warisan sebagai "Bapak Pemindah Ibu Kota," menurut Refly Harun.
Namun pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun 2020 memberikan tantangan besar terhadap rencana tersebut.
Krisis kesehatan yang meluas diikuti oleh krisis ekonomi global membuat proyek IKN menjadi kurang tepat untuk dipaksakan, kata Refly Harun.
Dari segi anggaran proyek IKN membutuhkan dana sebesar Rp 460 triliun hingga tahun 2045. Dana ini akan terbagi menjadi tiga sumber: 20% dari APBN, 28% dari BUMN dan BUMD, serta 54% dari investasi swasta.