Bisnisbandung.com - Aktivis HAM, Haris Azhar memberikan pandangannya terkait masa depan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca 20 Oktober, terutama dengan adanya Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai bagian dari pemerintahan Prabowo Subianto.
Menurut Haris , pertanyaan mengenai apakah Jokowi akan menghadapi soft landing atau hard landing mungkin belum dapat dijawab sepenuhnya, bahkan ia menyebut kemungkinan Jokowi tidak akan "mendarat" sama sekali dalam konteks kekuasaan.
Keberadaan Gibran dalam pemerintahan mendatang dinilai sebagai faktor kunci yang bisa memengaruhi bagaimana transisi kekuasaan ini berlangsung.
Baca Juga: Ridwan Kamil Tawarkan Solusi Inovatif untuk Atasi Masalah Jakarta
Haris Azhar menyoroti bahwa Gibran, sebagai bagian dari pasangan Prabowo-Gibran, akan berperan penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan Jokowi.
Oleh karena itu, kritik terhadap pemerintahan Jokowi mungkin tidak akan menjadi fokus utama di bawah pemerintahan baru tersebut.
Haris Azhar juga menyoroti berbagai data yang kontestatif mengenai keberhasilan dan kegagalan pemerintahan Jokowi.
Meski beberapa data menunjukkan keberhasilan, seperti yang dipaparkan oleh pengamat Qodari dan Panel Barus.
Haris Azhar mengingatkan bahwa ada juga angka-angka yang memperlihatkan masalah, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor tekstil dan keluhan warga yang terkena dampak kebijakan penggusuran.
Baca Juga: Sistem Pilgub Harus Dihapus, Fahri Hamzah: Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik
Namun, ia memperkirakan bahwa masalah-masalah ini tidak akan menjadi perhatian utama pemerintahan baru, karena posisi Gibran yang mungkin akan mempengaruhi keputusan-keputusan terkait akuntabilitas pemerintahan Jokowi.
Lebih lanjut, Haris Azhar mengingatkan tentang pentingnya akuntabilitas publik yang bisa terus dipertanyakan, bahkan setelah pemerintahan baru terbentuk.
Ia menyinggung Aksi Kamisan yang terus menuntut keadilan atas persoalan-persoalan yang muncul sejak Orde Baru, sebagai contoh bahwa masalah dari suatu rezim dapat terus dibahas dan dipertanyakan meski rezim tersebut sudah tidak berkuasa.
Baca Juga: Ubedilah Ungkap Dugaan Korupsi Putra Presiden, KPK Harus Lebih Berani!