Bisnisbandung.com - Pemerintah tengah mempersiapkan skema baru untuk penyaluran subsidi Public Service Obligation (PSO) bagi pengguna KRL Jabodetabek.
Skema ini akan menggunakan tiket elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diharapkan lebih tepat sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan bahwa saat ini wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Ia menyamakan pendekatan ini dengan rencana subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang juga sedang dikaji oleh pemerintah.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo-Gibran Akan Perpanjangan Proyek Kereta Cepat Whoosh Sampai Surabaya
"Kami sedang memfinalkan wacana ini. Seperti halnya subsidi BBM, subsidi KRL juga akan diarahkan kepada masyarakat yang berhak," ujar Luhut saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jumat (6/9/2024) malam.
Luhut menambahkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk memastikan subsidi KRL benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sistem ini diharapkan dapat mencegah kebocoran subsidi dan memastikan hanya mereka yang layak yang menerima bantuan.
"Dengan AI, subsidi akan lebih tepat sasaran, sehingga harga tiket KRL bagi masyarakat yang menerima subsidi tidak akan naik," jelasnya.
Baca Juga: Awali Pagimu Dengan Kebiasaan Positif
Namun, ketika ditanya apakah harga tiket KRL bagi masyarakat yang tidak mendapatkan subsidi akan naik, Luhut belum bisa memberikan kepastian.
"Masih dalam kajian pemerintah, ada detail yang belum saya hafal," jawabnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyatakan bahwa rencana penerapan tiket KRL berbasis NIK masih menunggu pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Kami akan menunggu penyelesaian anggaran di DPR. Setelah itu, baru akan diadakan rapat untuk menentukan langkah selanjutnya," ujar Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).