Bisnisbandung.com - Menteri Perhubungan baru-baru ini menjelaskan perubahan status bandara yang awalnya direncanakan sebagai bandara VVIP menjadi bandara komersial.
Keputusan ini diambil berdasarkan arahan Presiden Jokowi, yang menginginkan agar infrastruktur tersebut tidak hanya dibangun, tetapi juga dimanfaatkan secara maksimal.
Rocky Gerung menyoroti hal itu dengan kekhawatiran tentang bagaimana proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang digagas oleh Presiden Jokowi akan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
“Saya membayangkan bagaimana berita ini sampai ke tim transisi Pak Prabowo, bahwa akan ada tambahan anggaran untuk membiayai IKN karena perluasan lapangan terbang dan fasilitas pendukung di sana, seperti mal-mal internasional, kafe-kafe mewah, dan sebagainya,” ujarnya.
Baca Juga: Puji Jokowi, Ahmad Muzani: Permintaan Maaf di Akhir Jabatan Dinilai Mulia
“Itu akan menjadi beban baru tambahan pada APBN yang akan dikelola oleh Pak Prabowo nanti. Jokowi terus-menerus membebani rezim berikutnya dengan ambisinya,”lanjutnya.
Dia menyatakan bahwa pengembangan IKN, termasuk perluasan bandara, pembangunan mal internasional, dan fasilitas mewah lainnya, akan membutuhkan tambahan anggaran yang signifikan.
Rocky Gerung menilai bahwa selama sembilan tahun kepemimpinannya, Jokowi tidak memiliki perencanaan yang matang dan berkualitas.
Proyek IKN dianggapnya sebagai contoh dari kebijakan yang tidak transparan dan hanya membebani anggaran negara serta lingkungan.
Baca Juga: PDI Perjuangan Mau Dihabisi! Rocky Gerung: Ini Dendam Kesumat Jokowi Ke Megawati
Dengan tambahan infrastruktur seperti bandara besar yang mengubah konsep awal IKN, menurutnya pembangunan tersebut merusak kualitas lingkungan yang seharusnya dilindungi.
Selain itu, Mantan Dosen Filsafat UI tersebut juga mengkritik ambisi Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai hub transportasi udara besar.
Dalam pandangannya, hal ini menunjukkan inkonsistensi dalam konsep IKN, yang awalnya direncanakan sebagai kota hijau.
Baca Juga: Negara Perlu Solusi Radikal, Emrus Sihombing: Penegakan Hukum Indonesia Bisa Dikendalikan Presiden!