PDIP menekankan bahwa langkah pemberantasan korupsi lebih mendesak, mengingat adanya sejumlah kasus korupsi yang sedang diusut oleh institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung.
Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada masalah korupsi yang nilainya mencapai Rp 300 triliun.
Situasi ini membuat PDIP bersikap tegas menolak penerapan Tapera dan mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui upaya keadilan sosial dan pemberantasan korupsi.***