PDIP menekankan bahwa langkah pemberantasan korupsi lebih mendesak, mengingat adanya sejumlah kasus korupsi yang sedang diusut oleh institusi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung.
Hasto Kristiyanto menyebutkan bahwa pemerintah seharusnya fokus pada masalah korupsi yang nilainya mencapai Rp 300 triliun.
Situasi ini membuat PDIP bersikap tegas menolak penerapan Tapera dan mendorong pemerintah untuk lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui upaya keadilan sosial dan pemberantasan korupsi.***
Artikel Terkait
Sugeng Suparwoto: Anies Baswedan Kembali Dilirik Nasdem untuk Pilkada DKI Jakarta
Rocky Gerung: Dinasti Jokowi Melebarkan Sayap, Gerindra Resmi Rilis Pasangan Kaesang untuk Pilkada DKI Jakarta
Wapres Ma'ruf Amin Ungkap Keinginan Unik, Jadi Anak Presiden Jika Bisa Memilih
Wapres Ma'ruf Amin Soroti Polemik Tapera, Kurangnya Sosialisasi Jadi Akar Masalah
Ridwan Kamil Pastikan Akan Maju dalam Pilkada 2024, Jawa Barat atau DKI Jakarta?
Sri Mulyani Perkenalkan Tommy Djiwandono, Spekulasi Jadi Menkeu Prabowo Muncul