Bisnisbandung.com - Belakangan ini Dinasti Politik menjadi topik hangat, salah satunya penunjukkan putra Jokowi yakni Gibran sebagai Cawapres Prabowo.
Berbagai kontroversi serta isu perlawanan yang dilakukan Jokowi terhadap Megawati hingga banyak publik menganggap hal ini bagian dari Dinasti Politik.
Beberapa pihak merasa ragu akan pengalaman Gibran yang akan mengisi jabatan sebesar Wakil Presiden andai terpilih pada tahun 2024 mendatang.
Komentar Ahok mengatakan untuk mengurus negara sebesar Indonesia setidaknya harus mempunyai pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional maupun eksekutif tingkat provinsi.
"Kalau belum punya pengalaman dan Anda maju presiden atau wakil presiden, nanti Anda enggak mengerti. Ini bukan soal belajar atau coba-coba lho. Ini negara dipertaruhkan untuk menjadi negara maju pada 2045, jangan kasih kepada orang yang coba-coba," ujar Ahok dikutip dari jpnn.
Berbicara mengenai tatanan negara, Ahok juga menambahkan bahwa pemimpin harus mengerti konstitusi bukan hanya berani maju tetapi lengkap.
"Saya tidak mau anak cucu saya harus menunggu sekian tahun lagi merasakan Indonesia maju. nggak usah coba-coba deh, pilih yang pasti-pasti saja,"tambahnya.
Tanggapan dari PDIP juga menjadi sorotan terkait pencalonan Gibran sebagai Cawapres kala itu untuk mendampingi Prabowo.
Sebab, ketika Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai Cawapresnya, dia masih berstatus sebagai anggota PDIP.
Pada akhirnya, Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristiyanto telah memberikan surat terkait tutup buku keanggotaan kepada Gibran.
"Semua, Mas Gibran juga sama. Mas Gibran sudah tutup buku, surat sudah diberikan DPC sama isinya. Yang beda hanya tanggal dan yang tandatangan, tapi substansinya sama," kata Hasto dikutip dari CNN Indonesia.