Bisnisbandung.com - Keputusan sidang MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) adalah memecat Anwar Usman dari kursi Ketua MK (Mahkamah Konstitusi).
Keputusan tersebut diambil MKMK terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK.
MKMK memecat Anwar Usman lantaran saat menjadi Ketua MK telah mengeluarkan keputusan kontroversial batas usia capres dan cawapres.
Penerima gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang tersebut merespon pemecatan dirinya dengan menggelar jumpa pers di kantor Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Perbandingan Utang Dan Harta Tiga Kandidat Capres 2024, Anies peringkat berapa?
Berikut ulasannya.
1. Sudah Mengetahui Ada Upaya Politisasi
Sejak awal Anwar mengaku sudah mengetahui jika dirinya yang saat itu menjabat ketua Mahkamah Konstitusi dijadikan obyek politik.
"sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai obyek didalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi" ujar Anwar.
Menangani perkara pengujian undang-undang pemilu tentang batasan usia capres dan cawapres menurut Anwar sangat sarat dengan nuansa politik yang kental.
"saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya" ungkap Anwar.
Sebagai hakim, Anwar tetap merespon penggugat dan menggelar sidang untuk memutus perkara tersebut, tentunya tetap dalam koridor tata hukum yang benar.
"namun sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku" kata Anwar menjelaskan.
Baca Juga: Peringatan dari Gubernur Jawa Barat Bey: Menghadapi Ancaman Banjir dan Longsor di Puncak Musim Hujan