Bisnisbandung.com - Peneliti senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai krisis konstitusi yang terjadi saat ini akan membawa dampak serius pada kehidupan demokrasi ke depan.
Politik dinasti untuk melanggengkan orang dalam keluarga Presiden Joko Widodo potensial akan menghancurkan iklim demokrasi rasional di Indonesia.
Hal itu terkait dengan Mahkamah Konstitusi saat ini tengah disorot atas Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 lantaran dinilai sarat dengan nepotisme.
Baca Juga: Eksistensi MK Bisa Kembali Setelah Putusan MKMK, Namun Krisis Konstitusi Sulit Untuk Dipulihkan
Presiden Joko Widodo disebut punya andil dalam putusan tersebut.
Ditambah lagi salah satu hakim konstitusi, Anwar Usman, mempunyai hubungan kerabat dengan Jokowi.
Sehingga muncul penilaian putusan itu untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai kontestan di Pilpres 2024.
Firman Noor mengungkapkan dampak mengerikan dari kondisi saat ini ketika dibiarkan berlarut adalah hancurnya demokrasi rasional.
"Ya hancurnya demokrasi rasional,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (7/11).
Menurutnya, demokrasi dibangun berlandaskan rasionalitas, bukan ikatan kekeluargaan atau keturunan.
“Kalau seseorang secara rasional dari sisi pengalaman lebih banyak, kemampuan lebih baik lebih teruji tapi harus.
Kalau dari anak kemarin sore simply (hanya karena) punya DNA yang sama dengan penguasa, itu demokrasi apa? Saya tidak mengerti itu,” terangnya.
Baca Juga: Demi Muruah MK, MKMK Dituntut Ambil Keputusan Tidak Normatif
Menurutnya, yang terjadi di Indonesia adalah politik dinasti. Para elite hanya bekerja atas dasar kepentingan mereka sendiri,
tanpa mempertimbangkan pilihan masyarakat banyak, tanpa mempertimbangkan kehidupan politik di masa depan.