Wapres Tegaskan Komitmen Pemerintah, Tanggapi KPK Periksa Kantor Kemensos

Bisnisbandung.com-Saat diminta tanggapan oleh awak media berkaitan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) atas dugaan korupsi beras bansos (bantuan sosial) Covid-19.

Adapun dugaan itu ditemukan pada penyediaan beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada masa 2020 sampai 2021.

Mengenai hal itu, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma'ruf Amin menegaskan pemerintahan memiliki komitmen penuh dalam menjaga pengawasan pemberian layanan ke masyarakat, terutama pada pendistribusian bantuan sosial.

Baca Juga: Dijamin pecah hanya dalam waktu semalam : Berikut 5 rekomendasi obat jerawat terbaik

"Kita kan pemerintah itu terus membenahi mekanisme dengan terus-terusan, selanjutnya lakukan pemantauan pada penerapan bantuan- bantuan itu," jawab Wakil presiden ke awak media selesai pimpin Rapat Pleno Khusus Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Tingkat Menteri mengulas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Istana Wakil presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu (24/05/2023).

Selanjutnya, Wakil presiden yakini beberapa pemangku kebutuhan sudah mempunyai tanggung-jawab, intinya saat lakukan pemantauan pada pendistribusian bantuan sosial di periode pandemi Covid-19.

"Jika ada penyimpangan, ada pihak-pihak yang punyai tugas untuk lakukan pengawasan itu," sebut Wakil presiden.

Di lain sisi, Wakil presiden memberikan dukungan cara yang diambil KPK atas penyelidikan pada dugaan penyimpangan dalam pendistribusian bantuan sosial.

"Saya anggap tidak bakal ada permasalahan kalau benar ada sesuatu yang diduga, sampai bertemu datanya, benar atau mungkin tidak benar," pungkasnya.

Baca Juga: 5 Cara Ampuh Memiliki Kulit Putih ala Orang Korea

Di kesempatan yang serupa, Wakil presiden menjelaskan pemerintah sudah berusaha untuk memberi keringanan pada penyaluran bantuan sosial, satu diantaranya lewat rencana pemberian bantuan sosial berbentuk uang agar sekalian memberdayakan pedagang yang berada di sekitaran warga.

"Ada keinginan memang tempo hari kan agar lebih gampang itu dikasih uang kan agar tidak repot, hingga jika dikasih uang, itu kan dapat beli ke sekelilingnya apa dan bisa memberdayakan pedagang- pedagang, ya itu gagasannya tempo hari," terangnya.

"Lebih gampang, selanjutnya semakin dapat memberdayakan pedagang disekitaran dia tinggal," tutup Wakil presiden.***