Sinyal Tegas dari Istana, Pengamat Sebut Realisasi Reshuffle Dinilai Penuh Hitung-Hitungan Politik

bisnisbandung.com - Isu reshuffle kabinet kembali menguat setelah pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan kepala daerah se-Papua.

Dalam forum itu, Presiden menyoroti penggunaan anggaran otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan meminta seluruh pejabat pemerintah bekerja secara profesional. Pernyataan tersebut dinilai sebagai peringatan terbuka bagi para pembantunya di pemerintahan.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai pesan Presiden kepada para menteri dan kepala daerah merupakan sinyal bahwa tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan.

Baca Juga: Rocky Gerung Disebut Beri Masukan Out Of The Box untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri

Menurutnya, peringatan keras tersebut berlaku untuk semua pejabat tanpa kecuali, termasuk mereka yang pernah menimbulkan kontroversi atau dinilai berkinerja kurang optimal.

Ia memandang bahwa publik kini menjadikan rekam jejak kinerja dan kontroversi sebagai ukuran penting untuk menilai seorang pejabat layak bertahan atau tidak.

Namun, Adi juga menyoroti dinamika politik yang menyertai potensi reshuffle. Menurut analisisnya, meski Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengganti pembantu-pembantunya, realisasinya tak bisa dilepaskan dari kompleksitas hubungan antar-elite.

Baca Juga: KSP Tegaskan Instruksi Presiden Jelas Sejak Awal, Evaluasi Distribusi Logistik di Aceh Akan Dipercepat

“Tapi kan ada satu yang saya kira ini haram hukumnya diapel itu kalau sudah menyangkut ketum-ketum partai,” ucapnya dilansir dari YouTube tvOneNews.

“Ya kan ini kan soal stabilitas partai. Jadi bukan pandang bulu dari partai mana pun sebenarnya,” imbuhnya.

Kehadiran ketua umum partai dalam kabinet menjadi faktor yang sulit disentuh, karena berkaitan langsung dengan stabilitas politik pemerintah. Situasi ini membuat keputusan untuk mengganti tokoh-tokoh tertentu tidak semudah memenuhi tuntutan publik.

Meski demikian, Adi menilai aspirasi masyarakat tetap mengarah pada kabinet yang diisi oleh figur berintegritas dan berkompetensi tinggi.

Publik berharap reshuffle dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja secara objektif, tanpa mempertimbangkan posisi politik maupun relasi kekuasaan.

Namun, ia menekankan bahwa dinamika antara keinginan publik dan kalkulasi elite sering kali tidak berjalan seiring.***

Baca Juga: Presiden Prabowo Dinilai Tak Mendapat Informasi Akurat, Aceh Minta Pemerintah Pusat Sungguh-Sungguh