Menteri PU Pastikan Kegiatan Gotong Royong di Pesantren Bukan Eksploitasi Anak dan Tak Langgar Aturan

bisnisbandung.com - Sebelumnya ramai jadi perbincangan dan tuai banyak kritik perihal kegiatan mengecor secara gotong royong oleh santri di salah satu pesantren.

Namun pemerintah menegaskan bahwa kegiatan gotong royong di lingkungan pesantren tidak melanggar aturan dan tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi anak.

Hal ini disampaikan oleh Doddy Hanggodo selaku Menteri Kementerian Pekerjaan Umum sebagai respons atas munculnya perdebatan publik terkait keterlibatan santri dalam aktivitas pembangunan di lingkungan pondok pesantren.

Baca Juga: Tajam! Islah Bahrawi Sebut Penghinaan Pesantren oleh Trans7 Bukan Kelalaian

“Tapi saya kok enggak yakin kalau itu akan menjadi eksploitasi anak, ya. Karena memang dari dulu pesantren itu dari dulu sekali sifatnya sudah gotong royong,” lugasnya dilansir dari youtube Liputan6.

Gotong royong disebut sebagai tradisi yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan pesantren di Indonesia.

Pemerintah menilai partisipasi para santri dalam kegiatan ringan seperti membantu pengecoran, membersihkan area, atau merapikan lingkungan merupakan bentuk kebersamaan, bukan eksploitasi.

Baca Juga: Usai Diprotes dan Kena Sanksi KPI, Trans7 Putus Kerja Sama dengan Rumah Produksi “Xpose Uncensored”

Meski demikian, pemerintah tetap memastikan bahwa proses pembangunan di pesantren harus sesuai dengan perizinan yang lengkap dan diawasi secara ketat.

Untuk pekerjaan berat, akan melibatkan tenaga profesional agar hasilnya berkualitas dan keamanan tetap terjaga.

Pemerintah juga mengakui bahwa tidak semua pesantren memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk membiayai pembangunan infrastruktur secara mandiri. Karena itu, dukungan negara diberikan secara selektif kepada pesantren yang paling membutuhkan bantuan.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan proses sampling terhadap sekitar 80 pesantren dari berbagai provinsi untuk memeriksa kondisi dan kebutuhan infrastruktur mereka.

Hasil evaluasi ini akan dilaporkan kepada Muhaimin Iskandar selaku Menko PMK serta Menteri Agama untuk menentukan prioritas pelaksanaan program selanjutnya.

Baca Juga: Transfer Daerah Turun, Reses DPR Naik! Pengamat: Potret Negeri Terbalik