Polisi Siapkan Proses Hukum di Balik Runtuhnya Bangunan Ponpes Al Khoziny Buduran

bisnisbandung.com - Kepolisian Daerah Jawa Timur memastikan akan memproses secara hukum peristiwa ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al Khoziny Buduran, Sidoarjo.

Tindakan ini akan dilakukan setelah seluruh proses evakuasi korban dan pembersihan puing selesai dilaksanakan oleh tim gabungan.

Menurut keterangan resmi, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur telah mengambil sejumlah sampel material bangunan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan.

Baca Juga: Sindir Bank Himbara Lamban, Menkeu Purbaya Siapkan Dana SAL untuk Jatim dan Jakarta

“Kita akan melangkah ke sana, ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Kapolda sebelumnya bahwa kami akan terus melangkah. Pastinya kami akan melangkah kepada penegakan hukum,” ujar Kombes Jules Abast, Kabid Humas Polda Jatim, dilansir dari youtube Kompas TV.

Proses ini menjadi langkah awal dalam rangka mengungkap penyebab pasti ambruknya struktur bangunan musala di lingkungan pondok pesantren tersebut.

Hal tersbut merupakan fokus utama aparat setalah kepolisian tuntaskan proses evakuasi korban dan pembersihan puing-puing reruntuhan bersama tim SAR gabungan.

Baca Juga: Hotman Paris Kekeh Nadiem Makariem Tak Bersalah, Klaim Jaksa Berusaha Hindari Fakta

Setelah tahapan ini selesai, kepolisian akan memulai proses penegakan hukum guna memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak terkait.

Peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Buduran menjadi perhatian publik karena menyangkut keselamatan santri dan pengelolaan bangunan keagamaan.

Langkah hukum yang akan diambil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban serta mendorong peningkatan standar keamanan bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan.

Kasus ini akan menjadi ujian penting bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri unsur kelalaian atau kesalahan teknis yang mungkin menjadi penyebab terjadinya tragedi tersebut.***

Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti Ungkap Strategi Manipulasi Politik Jokowi, Publik Harus Waspada!