Jokowi-Gibran 11/12, Pengamat; Sama-Sama Ijazah Diragukan!

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti kembali menyoroti polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam youtubenya, Ikrar menyebut keduanya "11/12" karena sama-sama menghadapi sorotan publik terkait keaslian dokumen pendidikan.

Menurut Ikrar isu ini semakin menarik setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mulai menyidangkan gugatan perdata terhadap Gibran.

Baca Juga: Blak-Blakan Menkeu Kritik Rocky Gerung, Beberkan Peran Jokowi dalam Pemulihan Ekonomi

Gugatan tersebut diajukan oleh pengacara Subhan yang menuntut Gibran dengan nilai fantastis Rp 15 triliun.

"Subhan meminta agar Gibran dinyatakan tidak sah sebagai wakil presiden 2024-2029 karena diduga tidak memenuhi syarat pendidikan sesuai UU Pemilu," ujar Ikrar.

Kasus ini mencuri perhatian publik lantaran posisi strategis Gibran sebagai wakil presiden.

Polemik makin ramai setelah Roy Suryo dan sejumlah pihak akademisi melakukan kajian soal dugaan kejanggalan ijazah Gibran.

Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji, Ungkap Fakta Terbaru

Salah satu yang dipertanyakan adalah ijazah pendidikan tinggi Gibran dari program kerja sama di Singapura hingga klaim kuliah di University of Technology Sydney (UTS).

Sejumlah pihak meragukan keabsahan gelar tersebut dan menyebut ada inkonsistensi data akademik.

Isu ini tak hanya menyeret Gibran. Jokowi pun kembali dipersoalkan terkait ijazahnya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dr Tifa bahkan menuding buku alumni UGM 1988 yang memuat nama Jokowi bermasalah karena terdapat ketidaksesuaian data.

Ikrar menilai kasus bapak-anak ini seperti "buah jatuh tidak jauh dari pohonnya". "Bapak dan anak sama-sama menghadapi persoalan yang belum tuntas soal keaslian ijazah," ucapnya.

Baca Juga: INDEF Nilai Stimulus 8+4+5 Terlalu Fokus ke Sektor Informal, Jangkauan Masih Terbatas