Siap Dipanggil KPK terkait Kasus Haji, Sekjen Tegaskan PBNU Tak Terlibat

bisnisbandung.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa institusi ini tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023–2024 yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pernyataan ini sekaligus menegaskan komitmen PBNU untuk mendukung proses hukum dan menjaga integritas lembaga.

Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, memastikan institusi menghormati setiap langkah penyidikan yang dilakukan KPK dan mendukung penuh upaya pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Stimulus 8+4+5, Menko Airlangga Soroti Sektor Pariwisata

“PBNU mendukung upaya Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi, itu dulu yang pertama. Itu disampaikan berulang-ulang juga oleh PBNU,” ungkapnya dilansir dari youtube tvOneNews.

“Yang kedua, sungguh-sungguh menghormati upaya KPK dalam rangka mengusut berbagai dugaan korupsi kepada siapapun,” terusnya.

Ia menegaskan bahwa PBNU siap memberikan keterangan, dokumen, atau informasi tambahan apabila diminta oleh penyidik KPK untuk memperlancar proses hukum.

Baca Juga: Premanisme, Jalan Rusak, Pajak Bohong! Dedi Mulyadi Paparkan Masalah Tambang Ilegal

Meskipun menegaskan kooperatif, PBNU juga menekankan bahwa lembaga tersebut tidak memiliki peran atau keterlibatan dalam pembagian kuota haji maupun administrasi terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

“Tentu PBNU sangat menghormati. Tetapi berikutnya, kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lainnya,” tegasnya.

Pernyataan ini bertujuan untuk memperjelas posisi PBNU di tengah perhatian publik dan memastikan kredibilitas institusi tetap terjaga.

Dengan langkah ini, PBNU menunjukkan kesiapan untuk bekerja sama secara penuh dengan aparat hukum dan menegaskan dukungan terhadap transparansi serta akuntabilitas penyidikan.

Tindakan ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan.***

Baca Juga: Pemerintah Picu Mesin Fiskal Diputar Lebih Keras, Gebrakan Agresif Menkeu Purbaya