Pengamat Tidak Habis Pikir dengan DPR, Kini Kemarahan Publik Kian Memanas

Bisnisbandung.com - Gelombang unjuk rasa terkait  gaji dan tunjangan anggota DPR belum menunjukkan tanda mereda. 

Aksi yang berlangsung dalam sepekan terakhir kerap berujung ricuh, sementara respons parlemen dinilai tidak memberikan kepuasan bagi demonstran.

Pengamat politik Ikrar Nusa Bakti menilai bahwa tuntutan publik sejatinya sederhana, salah satunya terkait besarnya tunjangan anggota dewan.

Baca Juga: Kemarahan Publik Tak Terbendung Pasca Tragedi Affan, Ini Tanggapan Anggota DPR F-Golkar

Menurutnya, ketimpangan gaya hidup anggota DPR yang bisa menghabiskan jutaan rupiah per hari dengan kondisi mayoritas rakyat yang hanya berpenghasilan beberapa juta rupiah per bulan menjadi pemicu utama kemarahan.

“Karena ini juga lihatlah, bagaimana kok Anda bisa hidup satu hari Rp 3 juta, sementara Anda tahu yang namanya buruh ataupun ojol itu pendapatan satu hari berapa? Paling satu bulan dia bisa dapat Rp3 jutaan. Itu satu ya,” lugasnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Ikrar juga menyoroti lemahnya komunikasi DPR dengan masyarakat. Ia menilai, meskipun aksi protes terus berlangsung, belum ada kesiapan dari pihak dewan untuk menghadapi massa secara terbuka dan memberikan jawaban yang menenangkan.

Baca Juga: Pemicu Rumah Mewah Ahmad Sahroni Digeruduk Warga, Garasi Porak-Poranda

“Kedua, ya ini juga teman-teman DPR, ya. Ini seperti kayak Bung Doli, ini kan sudah cukup lama jadi anggota DPR, masa kemudian tidak memiliki di DPR itu ya orang-orang yang kemudian siap untuk menghadapi perwakilan dari demonstran untuk bicara,” terusnya.

Kondisi ini memperburuk persepsi publik bahwa DPR tidak serius dalam menanggapi aspirasi rakyat.

Selain itu, pengamat menilai pernyataan sebagian anggota DPR yang terkesan membandingkan posisi mereka dengan pekerja lain justru memperbesar jarak dengan masyarakat.

Baca Juga: Menohok! Gen Z Singgung Potret Kinerja dan Privilege DPR

Hal ini dianggap menimbulkan kesan adanya hak istimewa yang dilekatkan pada jabatan dewan.

Ikrar juga mengingatkan bahwa selain tunjangan bulanan, masih ada anggaran besar lain seperti dana reses maupun biaya komunikasi politik yang diterima anggota DPR.