Timboel Siregar juga menyoroti faktor politik dalam kenaikan iuran. Selama ini, penyesuaian sering ditunda menjelang pemilu karena dianggap tidak populer.
Jika kenaikan diberlakukan pada 2026, kemungkinan tidak akan ada penyesuaian lagi hingga 2029, sehingga defisit bisa semakin dalam dan pelayanan JKN terancam terganggu.***
Baca Juga: Waduh! Pernyataan Gubernur soal UNPAD Jadi Sorotan DPRD Jawa Barat, Ono Surono Bicara
Artikel Terkait
Utang BPJS Rp300 Miliar Jadi Peringatan Keras dari Gubernur Dedi Mulyadi
BPJS Jabar Terancam Gangguan Layanan, Dedi Mulyadi Tuntut Penyelesaian Hutang
Tunggakan BPJS Jawa Barat Rp 334 Miliar, Dedi Mulyadi Perintahkan Rasionalisasi Anggaran!
Bongkar Utang Jawa Barat Dari BPJS hingga Masjid Al-Jabar! Dedi Mulyadi: Kami Harus Efisiensi Anggaran!
Tolak Mutasi Tak Prosedural, Ketua IDAI Diberhentikan dari Layanan BPJS di RSCM