Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keadilan, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap DPR dan pemerintah.
Kritik dari pakar ekonomi ini menekankan pentingnya reformasi struktural, transparansi, dan efisiensi anggaran, dengan fokus pada sistem tunjangan yang saat ini dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.***
Baca Juga: Rakyat Susah, DPR Malah Makin Kaya! Ikrar Nusa Bhakti Kritik Tunjangan Baru
Artikel Terkait
DPR Kendarai Mobil Mewah, Guru Besar Unair Soroti Ketimpangan Kesejahteraan Pejabat dan Rakyat
Tunjangan DPR Rp50 Juta per Bulan, Adi Prayitno Sebut Ini Soal Sensitif di Tengah Ekonomi Sulit
Anggota DPR Nilai Tunjangan Rumah Rp50 Juta Lebih Hemat daripada Fasilitas Rumah Dinas
Rakyat Susah, DPR Malah Makin Kaya! Ikrar Nusa Bhakti Kritik Tunjangan Baru
DPR Hidup Bergelimang Fasilitas, Rudi S Kamri: Rakyat Tersungkur!
Sekjen DPR Tegaskan Tunjangan Dasar Anggota Dewan Sudah 26 Tahun Tidak Naik