"Bandingkan dengan tahun 2002 saat 40% terbawah masih menguasai lebih dari 21% pengeluaran nasional. Artinya dalam 20 tahun terakhir porsi konsumsi penduduk miskin terus menurun," ungkapnya.
Di perkotaan ketimpangan terlihat lebih mencolok.
Kelompok 40% terbawah hanya menguasai 17,64% pengeluaran sedangkan di desa mencapai 21,75%.
Begitu pula kelompok 20% terkaya di kota yang masih mendominasi porsi pengeluaran.
"Ini menunjukkan bahwa PHK dan meluasnya pekerjaan informal di kota memberi dampak serius pada kemampuan konsumsi masyarakat miskin," katanya.
Awalil juga mengkritik narasi pemerintah yang menyebut ketimpangan menurun di era Presiden Joko Widodo.
Menurutnya penurunan tersebut hanya terlihat jika menggunakan data 1-2 tahun terakhir namun tidak mencerminkan tren jangka panjang.
"Kalau kita lihat ke belakang dalam dua dekade terakhir ketimpangan tidak menunjukkan perbaikan berarti. Bahkan bisa dikatakan memburuk," tutup Awalil.***
Artikel Terkait
Ray Rangkuti Bongkar Strategi Politik Prabowo Usai Amnesti Hasto, Tarik Ulur dengan Jokowi dan Megawati
Pemberian Amnesti & Abolisi, Pengamat: Apakah Harmoni Politik Terwujud?
Ekonom Kritik Klaim Menteri Amran Soal Rupiah Bisa Rp1.000 per Dolar AS, Ini Alasannya
Dedi Mulyadi Bongkar Tudingan Anti-Islam, Bukan Penampilan Tapi Ketika Pemimpin Tak Peduli Rakyat
Pelabuhan Ratu Jadi Fokus Penataan, Dedi Mulyadi Gagas Jadi Ikon Wisata Nasional dan Internasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Tinjau Program Cek Kesehatan Gratis di Bandung