Presiden Kritik Pihak Nyinyir, Pakar Nilai Prabowo Juga Terseret dalam Pola Komunikasi Serupa

bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kritik dalam sistem pemerintahan yang sehat. Namun, dalam pernyataannya, Prabowo juga menyinggung adanya pihak-pihak yang dianggap sekadar "nyinyir" dan tidak membangun.

Pernyataan tersebut mengundang perhatian sejumlah pengamat, termasuk Effendi Gazali, pakar komunikasi politik yang menilai bahwa pernyataan Prabowo justru menggambarkan pola komunikasi serupa.

Effendi Gazali menilai bahwa pernyataan Presiden yang berulang kali menyorot pihak-pihak “nyinyir” dapat menunjukkan kecenderungan komunikasi yang sama.

“Yang agak penting saya sampaikan di sinidan mungkin tidak banyak yang menyadarinya, kita semua ketika orang menyebutkan ‘nyinyir,’ itu sebetulnya dia juga menunjukkan pada dirinya sendiri,” jelasnya dilansir dari youtube tvOneNews.

Baca Juga: Pengamat Militer Tanggapi Kasus Satria Arta Kumbara: Status WNI Tak Bisa Gugur Otomatis

“Jadi, dengan segala rasa hormat, ketika Pak Prabowo berkali-kali menyatakan, “Oh, ini nyinyir, itu nyinyir, ini nyinyir, orang ini nyinyir, dibiayai asing, dibiayai koruptor,” misalnya, Pak Prabowo sendiri juga sedang nyinyir. Itu hukum komunikasi,” lanjutnya.

Dalam perspektif komunikasi publik, menyebut orang lain nyinyir secara berulang bisa mencerminkan sikap nyinyir itu sendiri.

Hal ini tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada pemimpin publik yang memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan narasi masyarakat.

Menurut Effendi, kritik terhadap pemerintah bisa datang dalam berbagai bentuk. Ia mengelompokkan kritik menjadi tiga kategori utama, kritik tanpa substansi, kritik yang tidak menyertakan solusi langsung, serta kritik yang menawarkan solusi konkret.

Baca Juga: Kasus Kematian Arya Daru Masih Berjalan Lambat, eks Kabreskrim Polri: Hati-Hati Perlu Tapi ada Batasnya

Semua jenis kritik ini, menurutnya, tetap memiliki peran dalam kehidupan demokrasi, meskipun kualitas dan kedalamannya berbeda.

Ia juga mencontohkan bahwa tidak semua kritik langsung bisa disertai solusi oleh publik, karena sering kali penyelesaiannya berada di tangan otoritas atau lembaga tertentu.

Namun demikian, kritik tetap sah sebagai bentuk partisipasi warga negara terhadap kebijakan pemerintah.

Baca Juga: Kriminolog Tidak Habis Pikir, Fakta Krusial Baru Diungkap Setelah 2 Minggu Kematian Arya Daru

Lebih jauh, Effendi mengingatkan bahwa ketika pemimpin menyampaikan kekesalan atas pihak-pihak yang dianggap "nyinyir", penting untuk menjaga agar narasi tersebut tidak berubah menjadi sikap defensif yang menutup ruang diskusi.

Apalagi jika kritik tersebut muncul dari realita yang dialami masyarakat atau dari pengamatan terhadap kebijakan yang belum optimal.