Ia menyebut beberapa nama atau lokasi yang menurutnya memiliki keterkaitan, namun belum diproses lebih lanjut.
Hal ini memperkuat analisis bahwa sistem peradilan seharusnya menjunjung tinggi keadilan secara menyeluruh, bukan bersifat selektif.
Ia juga menekankan bahwa dalam perkara yang menyangkut tokoh publik, termasuk mantan menteri, seharusnya alat bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan harus benar-benar kuat dan transparan.
Sebab konsekuensinya sangat besar, yaitu berpotensi mencabut hak-hak sipil seseorang.***
Baca Juga: Politikus: Gajah PSI Siap 'Seruduk' PDIP dan Gerindra di Pemilu Mendatang!
Artikel Terkait
Bela Tom Lembong, Refly Harun Ungkap Keanehan dalam Kasus Ini
Anies Baswedan Nilai Kasus Tom Lembong Bisa Pengaruhi Reputasi Indonesia di Mata Dunia
Publik Geram Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara Gara-Gara Kebijakan Impor Gula
Dinilai Sangat Normatif, Tanggapan Pakar Hukum Pidana soal Vonis Tom Lembong
Kuasa Hukum Tom Lembong Nilai Vonis Cerminkan Logika Terbalik dalam Hukum Pidana
Dugaan Penyelewengan Proses Hukum, Pakar Hukum Sebut Kasus Tom Lembong Mirip Political Trial