"Jika BUMN-BUMN itu dipindah ke Danantara bagaimana neraca negara akan mencatatnya? Jangan sampai utangnya tetap di APBN tapi asetnya tak lagi terlihat di laporan keuangan pemerintah," tegasnya.
Ia juga mengingatkan aset sebesar Rp3.148 triliun itu bukan angka kecil.
Jika benar-benar hilang dari neraca itu sama saja meniadakan jejak penggunaan utang negara yang seharusnya bisa diawasi publik.
Terakhir Awalil menekankan pentingnya keterbukaan dan pengawasan ekstra ketat terhadap Danantara.
Baca Juga: Potensi Gagal Bayar Rp85 Triliun dari Kopdes Merah Putih, Pengamat Nilai Bisa Timbulkan Masalah Baru
"Ini soal akuntabilitas. Kalau memang seluruh modal Danantara bersumber dari utang rakyat maka seluruh rakyat berhak tahu bagaimana itu dikelola dan dikembalikan manfaatnya," tegasnya.
Ia berjanji akan kembali dengan kajian lebih rinci soal neraca dan posisi BUMN pasca-2024.
"Kita akan bongkar ini step by step. Rakyat harus tahu kebenarannya," tutupnya.***
Artikel Terkait
Sindir Penguasa Lewat Musik, Mahfud MD: Slank Gak Butuh Jabatan tapi Butuh Perubahan
Amien Rais: Intelektual Indonesia Sudah Jadi Pelacur Politik!
Heboh! Dedi Mulyadi Disebut Ada di Lokasi Tragedi Garut, Ternyata Ini Faktanya
Wali Kota Bandung Farhan Izinkan Study Tour, Gubernur Dedi Mulyadi Keras Jalankan Aturan!
Pengamat: PSI Bukan Lagi Partai Anak Muda Tapi ‘Partai Tuk Bapaknya Kaesang’!
Mantan Ketua MPR Bongkar: PSI Hanya Bayang-Bayang Dinasti Jokowi, Nasib Partai di Ujung Tanduk!