Ekonomi Anjlok, Rocky Gerung Desak Reshuffle Menteri Prabowo Dinilai Cuma Numpang Nama

photo author
- Kamis, 17 Juli 2025 | 13:00 WIB
Presiden Prabowo (dok instagram Prabowo)
Presiden Prabowo (dok instagram Prabowo)


Bisnisbandung.com - Isu reshuffle kabinet kian menguat di tengah tekanan ekonomi dan gejolak politik nasional.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Prabowo Subianto tak punya banyak waktu untuk menunda perombakan Menteri jika ingin mempertahankan stabilitas pemerintahan.

Dalam YouTubenya, Rocky Gerung blak-blakan menyebut bahwa ekonomi Indonesia saat ini tengah berada di ujung tanduk.

Baca Juga: Kebijakan Pajak Pedagang Online Dinilai Sudah Tepat, CELIOS: Ini untuk Menyetarakan Pedagang

Ia menilai jika tidak ada langkah radikal termasuk pergantian menteri-menteri bermasalah, krisis kepercayaan publik dan investor akan makin dalam.

“Ekonomi nggak bertumbuh, utang menumpuk, PHK terjadi di mana-mana, dan investor mulai ragu. Satu-satunya jalan: reshuffle!” tegas Rocky Gerung.

Rocky Gerung menyoroti target pertumbuhan ekonomi versi Menkeu Sri Mulyani yang hanya di kisaran 4,7-5% jauh dari ambisi Prabowo yang ingin ekonomi tumbuh 8%.

Ia juga menyindir Menko Perekonomian yang dinilai gagal dalam diplomasi ekonomi dengan Amerika Serikat terutama terkait tekanan tarif dari pemerintahan Donald Trump setelah Indonesia masuk ke blok BRICS.

“Kalau Menko Perekonomian dikirim buat negosiasi dan gagal, ya ganti dong. Jangan semua dibiarin sambil nunggu ekonomi ambruk,” katanya.

Baca Juga: Mengapa Kasus Beras Oplosan Tak Kunjung Usai? Celah Distribusi SPHP Jadi Sorotan Peneliti

Rocky Gerung juga menyentil dominasi loyalis Jokowi dalam kabinet Prabowo saat ini.

Ia menilai hal ini justru menyandera gerak Prabowo untuk tampil sebagai pemimpin otentik.

“Kalau Prabowo terus tunduk pada bayang-bayang Jokowi, dia akan kehilangan momentum. Harus ada radical break. Kabinet ini harus dibongkar!” tegasnya.

Menurut Rocky Gerung reshuffle bukan sekadar soal politik melainkan soal profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap arah pemerintahan.

Baca Juga: Kasus Beras Oplosan Diduga Libatkan 7 Perusahaan Besar, DPR Desak Penelusuran Menyeluruh

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Raga Aditya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X