Wamen Stella Hingga M Qodari Jadi Komisaris, Pengamat Ungkap Paradoks di Tengah Lonjakan Pengangguran

Bisnisbandung.com - Pengangkatan sejumlah tokoh publik sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha Subholding Upstream PT Pertamina (Persero), menuai sorotan publik. 

Perubahan komposisi tersebut mencakup penunjukan pendiri LSI Denny JA sebagai Komisaris Utama, Wakil Menteri Christie menjadi Komisaris, serta Wakil Staf Kepresidenan, M Qodari sebagai salah satu komisaris PHE.

Fenomena ini memicu perbincangan luas, khususnya terkait praktik rangkap jabatan di kalangan elite. Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa kondisi tersebut mencerminkan adanya paradoks sosial dan ekonomi yang mencolok.

Baca Juga: Perbanyak Impor, Demi Redam Tarif Trump Indonesia Tawarkan Belanja USD 34 Miliar

“Bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang sulitnya mencari pekerjaan, itu mungkin hanya berlaku untuk orang-orang biasa. Itu hanya berlaku untuk rakyat yang ada di bawah,” lugasnya dilansir dari youtube pribadinya.

Di satu sisi, masyarakat dihadapkan pada kesulitan besar dalam mencari pekerjaan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai sektor.

Namun di sisi lain, sejumlah tokoh justru mengemban lebih dari satu jabatan strategis dalam waktu bersamaan.

Adi menyoroti kontras antara realitas rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi dan elit yang memperoleh berbagai posisi prestisius secara bersamaan.

Baca Juga: Mewanti-Wanti Krisis Tersembunyi, Celios Hitung Bahaya Kebijakan Tarif Tinggi AS

“Tapi pada saat yang bersamaan, kita tahu fenomena rangkap jabatan yang terjadi di lingkungan kekuasaan hari ini, itu kan adalah fakta yang tidak bisa diingkari,” ungkapnya prihatin.

Ia menilai bahwa kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan struktural dalam pembagian kesempatan kerja, yang mencerminkan disparitas antara kebutuhan rakyat dan pengelolaan kekuasaan di tingkat atas.

Di tengah angka pengangguran yang tercatat mencapai lebih dari 7 juta orang menurut data resmi, rangkap jabatan yang dilakukan oleh sejumlah pejabat negara dipandang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Apalagi, sebagian dari mereka juga memegang jabatan publik seperti wakil menteri, yang sejatinya menuntut dedikasi penuh dalam mengelola tugas-tugas negara.

Baca Juga: Dampak Serius Tarif Trump, Apindo Khawatirkan Picu Anjloknya Ekspor dan Tenaga Kerja