Lebih lanjut, Adi menyebut bahwa wacana mengenai bonus demografi dan potensi generasi muda menjadi tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan.
Banyak anak muda dengan kapasitas dan kompetensi tinggi masih kesulitan mendapat akses ke posisi strategis, karena ruang-ruang tersebut justru didominasi oleh tokoh-tokoh yang sudah lama berada dalam lingkar kekuasaan.
Adi juga mempertanyakan efektivitas kinerja apabila satu orang memegang lebih dari satu jabatan penting sekaligus.
Menurutnya, publik berhak menuntut akuntabilitas dan hasil kerja nyata, bukan sekadar pembagian posisi dalam kerangka kekuasaan.
Ia menekankan bahwa sekalipun tidak melanggar aturan hukum atau konstitusi, praktik rangkap jabatan tetap bisa dinilai problematis secara etika, moral, dan sensitivitas sosial.***
Artikel Terkait
AHY Bongkar Harapan Prabowo, Danantara Siap Kuasai Pembiayaan Infrastruktur Nasional!
Bivitri Susanti Ungkap Putusan MK 90 Bisa Seret Prabowo Jika Digunakan untuk Lengserkan Gibran
Pakar Hukum: Ada Indikasi Prabowo Tersandera, Tapi Apa yang Dipegang Jokowi Masih Misteri
Prabowo Gaungkan Semangat Bandung dalam Forum BRICS
Defisit Membengkak, Pemerintahan Prabowo Terbebani Utang-Utang di Masa Lalu
Diusung Prabowo ke Papua, Gibran Siap Hadapi Isu HAM Panas dan Konflik Sosial!