Rocky Gerung Menilai Tuntutan Purnawirawan Bukan Sekadar Pemakzulan Gibran: Tapi Menghentikan Kedunguan

bisnisbandung.com Pengamat politik Rocky Gerung melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional, khususnya terkait tuntutan purnairawan untuk memakzulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Dalam sebuah diskusi publik, Rocky menyampaikan pandangannya bahwa polemik pemakzulan bukanlah semata ditujukan kepada individu, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap krisis nalar dan legitimasi kekuasaan.

“Kita mau pastikan bukan pemakzulan Gibran, tapi menghentikan kedunguan yang diproduksi, termasuk oleh Gibran,” gamblangnya dilansir dari youtube Official Inews.

Baca Juga: Diduga Bobby Nasution Miliki Agenda Tersembunyi di Balik Klaim Empat Pulau Aceh, Sorotan Hersubeno

“Kalau Gibran bukan wakil presiden, enggak mungkin istilah kedunguan itu saya terapkan pada beliau.
Tetapi karena pejabat publik itu ada standarnya, maka kita terpaksa mesti terangkan itu.
Pikiran purnawirawan mengintip soal kedunguan atau enggak?” terusnya.

Menurut Rocky Gerung, persoalan yang kini berkembang bukan sebatas legalitas formal, melainkan menyangkut legitimasi moral dan etika publik.

Ia menyoroti bahwa diskursus yang muncul di ruang publik, mulai dari suara purnawirawan, mahasiswa, hingga media internasional, menunjukkan adanya keresahan kolektif terhadap praktik-praktik kekuasaan yang dinilai menyimpang.

Dalam pandangannya, kehadiran Gibran sebagai wakil presiden merupakan konsekuensi dari proses politik yang kontroversial.

Baca Juga: PT Gag Malah Dibiarkan Beroperasi, Reaksi DPR RI F-PKB: Perlu Kita Evaluasi Lebih Lanjut

Rocky Gerung menilai bahwa sejumlah elite dan institusi hukum telah memainkan peran dalam memuluskan langkah tersebut, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Ia menggarisbawahi bahwa pelanggaran etik yang sebelumnya sempat diangkat justru terkesan diredam oleh kekuasaan yang lebih besar.

Rocky juga menyindir pendekatan istana yang dinilainya membentuk ruang gema atau echo chamber, di mana kritik dari publik dianggap tidak relevan.

Ia menggambarkan bahwa logika kekuasaan yang digunakan hari ini cenderung mengabaikan nilai historis dan kebermanfaatan dari narasi sebelumnya, hanya karena adanya isu baru yang dianggap lebih strategis atau menguntungkan.

Baca Juga: Ada Kejanggalan Saat Bahlil Kunjungi Raja Ampat, DPD RI dari Papua Barat Daya: Saya Curiga Itu By Design