PDIP Tanggapi Surat Permintaan Pemakzulan Gibran, Ketua DPP: Masih Sangat Panjang Sekali

bisnisbandung.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan tanggapan hati-hati terkait surat yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI kepada DPR, yang berisi permintaan untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Ketua DPP PDIP Sukur Nababan, proses penanganan surat tersebut masih sangat panjang dan berada dalam ranah mekanisme internal parlemen.

PDIP menilai bahwa setiap elemen masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat kepada lembaga legislatif, termasuk melalui surat resmi seperti yang dilakukan Forum Purnawirawan.

Baca Juga: Ngeri! Google Luncurkan Veo 3: AI yang Siap Mengubah Wajah Industri Film dan Tampak Realistis

Langkah itu dinilai sah sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan partisipasi politik.

Meski demikian, Sukur menekankan bahwa surat tersebut belum tentu akan ditindaklanjuti secara otomatis.

“Jadi terlalu dini kalau misalnya saya sampaikan ini akan di-follow up atau tidak, karena ini masih sangat panjang sekali,” jelasnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Saat ini, surat tersebut masih berada di tangan pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan melakukan pembahasan dan menentukan apakah surat tersebut akan diteruskan kepada fraksi-fraksi di parlemen untuk dibahas lebih lanjut.

Baca Juga: Zulfan Lindan: Gestur Gibran Jadi Titik Balik Isu Pemakzulan

PDIP melihat bahwa seluruh proses ini memerlukan waktu dan tahapan yang cukup panjang. Tidak ada jaminan bahwa permintaan tersebut akan sampai ke tahap pembahasan resmi di tingkat fraksi, apalagi hingga menjadi keputusan politik.

Oleh karena itu, terlalu dini untuk memastikan sikap partai terhadap kelanjutan proses tersebut.

Partai berlambang banteng ini juga menegaskan bahwa mereka menghormati seluruh prosedur konstitusional dan akan mengikuti alur yang berlaku di DPR.

Baca Juga: Jemaah Furoda Terlantar di Tanah Suci, Menag Nazaruddin: Kami Tetap Bertanggung Jawab!

Penanganan surat tersebut dinilai harus dilakukan dengan cermat, transparan, dan berdasarkan kepentingan nasional.