Jemaah Furoda Terlantar di Tanah Suci, Menag Nazaruddin: Kami Tetap Bertanggung Jawab!

photo author
- Kamis, 5 Juni 2025 | 14:00 WIB
Menteri Agama (Menag) RI Nazaruddin Umar (dok kemenag.go.id)
Menteri Agama (Menag) RI Nazaruddin Umar (dok kemenag.go.id)


Bisnisbandung.com - Menteri Agama (Menag) RI Nazaruddin Umar angkat suara terkait polemik jemaah haji non-kuota atau jemaah furoda yang gagal berangkat dan terlantar di Tanah Suci.

Ia menegaskan meski mereka bukan bagian dari jemaah haji formal negara tetap punya tanggung jawab untuk melindungi mereka.

“Mereka tetap warga negara Indonesia. Pemerintah wajib menyelamatkan dan memberikan perhatian,” ujar Menag Nazaruddin dalam keterangan seperti dikutip dari kanal YouTube tvOne.

Baca Juga: Ngeri! Google Luncurkan Veo 3: AI yang Siap Mengubah Wajah Industri Film dan Tampak Realistis

Ia mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh aparat Kementerian Agama (Kemenag) agar tak membedakan perlakuan terhadap WNI di Tanah Suci meskipun mereka berangkat melalui jalur non-formal.

Nazaruddin menjelaskan “Saya sudah instruksikan siapapun WNI yang datang ke kantor atau ke tenda-tenda, walaupun bukan jemaah resmi tetap harus dibantu.”

“Kalau ada yang meninggal dan tak punya atribut haji kita tetap anggap dia WNI,” tegasnya.

Menag juga menyinggung soal banyaknya keluhan dari jemaah furoda terkait pengembalian dana keberangkatan.

Menurutnya hal itu di luar kewenangan langsung Kemenag karena bersifat privat antara jemaah dan pihak penyelenggara.

Baca Juga: Urutan Cerita Star Wars Berdasarkan Timeline Asli: Ini Urutan Nontonnya!

“Pengembalian dana itu tergantung pada organizer-nya, baik yang ada di Tanah Suci maupun di Indonesia. Ini transaksinya sangat global dan lintas negara,” jelasnya.

Meski demikian Menag menegaskan bahwa pihaknya tidak lepas tangan dan tetap memantau dinamika yang terjadi apalagi jika menyangkut keselamatan jemaah di lapangan.

Nazaruddin mengatakan “Kami tidak membedakan formal atau tidak. Dalam kondisi darurat kami akan tetap bantu.” 

“Tapi kalau ada yang menuntut berlebihan padahal punya organizer, ya jangan dibebankan ke pemerintah,” imbuhnya.

Baca Juga: Konsisten Kritik Jokowi Bertahun-Tahun, Praktisi Hukum Singgung Dokter Tifa

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Raga Aditya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X