Konsisten Kritik Jokowi Bertahun-Tahun, Praktisi Hukum Singgung Dokter Tifa

Bisnisbandung.com - Praktisi hukum Pitra Romadoni memberikan respons tegas terhadap dinamika hukum yang melibatkan Dokter Tifa dan isu seputar dugaan keaslian ijazah mantan Presiden Joko Widodo.

Ia menyoroti bahwa sejak awal masa kepemimpinan Jokowi, pihak-pihak tertentu termasuk Dokter Tifa telah konsisten menyampaikan kritik yang intens di ruang publik, khususnya melalui media sosial.

“Boleh enggak saya bertanya dulu. Sejak tahun berapa Ibu selalu membahas-bahas Pak Jokowi?” singgungnya di salah satu program tv diskusi publik.

Baca Juga: Prabowo Presiden Cerdas, Pakar Komunikasi Politik Soroti Pertemuan Para Tokoh di Hari Pancasila

“Sudah lama, saya kira. Sejak presiden, sejak beliau menjadi presiden, Bu Tifa ini selalu mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi,” lugasnya.

Menurutnya, intensitas kritik tersebut menunjukkan bahwa pihak yang mengangkat isu hukum ini justru berasal dari kelompok pengkritik itu sendiri.

“Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi,” terangnya.

Baca Juga: “Persoalan Ini Melahkan” Dokter Tifa Ungkap Rela Dipenjara Demi Bisa Melihat Ijazah Asli Jokowi

Ia menilai bahwa ketika upaya hukum dilakukan oleh Jokowi sebagai bentuk pembelaan atas tuduhan yang diarahkan kepadanya, reaksi yang muncul dari pihak pelapor dinilai kontradiktif.

Pitra menilai bahwa langkah hukum balasan dari Presiden Jokowi adalah bagian dari hak hukum setiap warga negara untuk melindungi nama baik dan kehormatan.

Ia mempertanyakan sikap sebagian pihak yang merasa dikriminalisasi ketika proses hukum berjalan atas dasar laporan balik, padahal sebelumnya mereka telah terlebih dahulu mengangkat isu yang berujung pada penyelidikan.

Baca Juga: Jusuf Kalla Ingatkan Sarjana Baru, Cari Kerja Susah Wirausaha Jadi Solusi

Dalam pandangannya, langkah hukum tidak boleh dilihat sebagai bentuk tekanan jika semua proses berjalan berdasarkan ketentuan yang sah.

Ia mengingatkan bahwa setiap tindakan hukum memiliki konsekuensi, dan pihak yang memulai seharusnya juga siap menerima hasil akhir dari proses tersebut secara adil.