Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam.
Kali ini Rocky Gerung mengkritik Sekjen PSI yang disebutnya mendukung Gibran Rakabuming Raka tanpa dasar yang kuat.
Dalam youtube iNews, Rocky Gerung menyebut PSI dukung Gibran hanya didasarkan pada "kekosongan argumen" dan bukan karena kualitas.
Baca Juga: Saat Bumi Menangis di Tanah Pasundan
"Anda mau dukung Gibran dengan kekosongan reason dan isu. Anda nggak ngerti," kata Rocky Gerung.
Rocky Gerung menyinggung pentingnya substansi dalam mendukung seorang tokoh apalagi dalam konteks jabatan publik seperti Wakil Presiden.
Ia bahkan menyebut bahwa Gibran membutuhkan konsultan yang paham isu kebangsaan.
"Gibran butuh konsultan yang ngerti reason issue. Saya bantuin Gibran eh Gibran ganti konsultan, bodoh semua," tegas Rocky Gerung.
Tak hanya soal Gibran, Rocky Gerung juga menyinggung soal suara para purnawirawan TNI yang belakangan ramai berbicara mengenai arah bangsa.
Baca Juga: Film ‘Agak Laen 2’ Hadirkan Tissa Biani dan Bintang Komedi Baru, Siapa Sajakah Mereka?
Menurutnya suara mereka justru mencerminkan keresahan publik terhadap arah demokrasi dan legitimasi kekuasaan pasca-Pilpres.
"Kalau satu purnawirawan bicara, dua ikut, lalu BEM ikut, dan sampai masuk New York Times berarti ada yang salah di negeri ini," kata dia.
Rocky Gerung juga menyinggung soal Mahkamah Konstitusi dan pelanggaran etik yang menurutnya dipolitisasi.
Ia menyindir bahwa legitimasi saat Gibran sebagai cawapres bukan hanya soal legalitas tapi soal moralitas dan etika.
Baca Juga: Berjudul 'Foufo', Skak Studios dan SinemArt Produksi Film Fiksi Ilmiah Berbahasa Madura
Artikel Terkait
Mengkaji Ulang MBG, Anies Dorong Pendidikan yang Komprehensif dan Inklusif
Banteng Masuk Istana? Adi Prayitno Sebut Kemungkinan Terbuka
Pungli SPMB Rp5-8 Juta? Farhan: Yang Kasih Uang Juga Bisa Diproses Hukum
SPMB 2025 Tanpa Titipan, Dedi Mulyadi: Kepala Sekolah Jangan Takut Ancaman!
Pendaftaran SPMB Jawa Barat 2025 Sempat Eror, Ini Penjelasan Pemprov
Ono Surono: DPRD Bukan Eksekutor, Gubernur Dedi Mulyadi Harus Tanggung Jawab